Kapolda Metro Jaya Buka UKW 2025, Ingatkan Wartawan Tangkal Hoaks

 Jakarta — Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri membuka kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) 2025 yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dengan dukungan Polda Metro Jaya di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya (BPMJ), Senin (15/12/2025).


Dalam sambutannya, Irjen Asep Edi menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas wartawan di tengah derasnya arus informasi. Menurutnya, informasi saat ini dapat menyebar sangat cepat, baik yang benar maupun yang tidak benar.


Ia menyebut pers yang kredibel menjadi benteng penting dalam menangkal hoaks dan disinformasi yang berpotensi menimbulkan keresahan hingga mengganggu stabilitas keamanan masyarakat.


Irjen Asep Edi menegaskan, menjaga kondusivitas Jakarta dari informasi palsu bukan hanya tugas Polri, tetapi juga tanggung jawab bersama. Ia menyebut insan pers sebagai mitra strategis kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban melalui pemberitaan yang akurat dan berimbang.


Pelaksanaan UKW 2025 dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan wartawan memiliki kompetensi yang profesional dan beretika. Kapolda berharap UKW ini melahirkan wartawan yang kompeten, berintegritas, dan mampu menjadi penyaring informasi yang benar di tengah derasnya arus media sosial.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ketua Komisi III DPR Tegaskan Perpol 10/2025 Konstitusional dan Sejalan dengan Putusan MK

Gambar
  JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bersifat konstitusional dan tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Menurut Habiburokhman, Putusan MK tersebut tidak melarang secara menyeluruh penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian. MK hanya membatalkan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. “Frasa ‘jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian’ sama sekali tidak dibatalkan MK. Dengan demikian, masih ada kemungkinan anggota Polri bertugas di kementerian atau lembaga sepanjang tugasnya ada sangkut pautnya dengan Polri,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (14/12/2025). Habiburokhman menjelaskan, dalam menilai sah atau tidaknya penugasan anggota Polri di kementerian dan lembaga, rujukan utamanya adalah Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Pasal tersebut ...
Baca selengkapnya

Polri Peringkat Pertama Nasional Monev KIP 2025, Kapolri: Ini Sebuah Apresiasi namun juga menjadi Sebuah Tantangan

Gambar
  Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meraih peringkat pertama nasional dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) RI. Polri memperoleh nilai 98,90 dengan predikat Informatif, tertinggi pada kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LNNK). Capaian tersebut menjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, ketika Polri berada di peringkat kedua. Hasil ini juga menempatkan Polri sebagai badan publik dengan tingkat keterbukaan informasi yang paling unggul dibandingkan lembaga negara nonkementerian lainnya. Pada acara penganugerahan Anugerah KIP 2025, penghargaan tertinggi Arkana Wiwarta Prajanugraha sebagai Badan Publik Terbaik Nasional diterima oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang diwakili oleh Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo. Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri didampingi Kadivhumas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho beserta jajaran Div...
Baca selengkapnya

SIARAN PERS POLRI Operasi Lilin 2025: Polri Jaga Kenyamanan Sosial dan Spiritual Natal dan Tahun Baru

Gambar
 Jakarta — Polri menegaskan kesiapan penuh dalam mengamankan dan melayani masyarakat selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 melalui Operasi Lilin 2025. Operasi ini mengusung paradigma baru pelayanan, tidak semata berfokus pada kelancaran lalu lintas, tetapi menjaga kenyamanan sosial dan spiritual masyarakat. Kesiapan tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang dipimpin langsung oleh Kapolri bersama Menko PMK, dihadiri Wakapolri, Wakil Menteri terkait, perwakilan Panglima TNI, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Danpuspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, Dirut Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono, serta Plt Dirut Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana. Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa Operasi Lilin merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani masyarakat. “Operasi Lilin bukan semata pengamanan lalu lintas. Ini adalah layanan Polri untuk menjaga kenyamanan sosial dan ...
Baca selengkapnya